OTO Planet

Honda secara resmi mengumumkan akan meluncurkan Honda City hatchback. Mobil baru itu akan diluncurkan secara global pada 24 November 2020, pekan depan di Thailand.

Seperti dilansir dari Paultan, selain model hatchback, Honda juga meluncurkan City hybrid. Model hybrid itu diberi nama e:HEV, yang memulai debutnya di Malaysia.

Menjelang peluncuran City hatchback, gambar 3D beredar di jejaring sosial. Dari gambar itu, City hatchback tampak tidak terlalu berbeda dengan varian saat ini.

Terlihat pada desain lampu depan, grille, kap mesin dan bumper depan. Di sisi belakang, terlihat lampu belakang horizontal dan memiliki spoiler kecil sporty.

Sementara itu, dimensinya sedikit lebih pendek dari model sedan. Hanya saja, jarak sumbu rodanya tetap sama.

Kemungkinan besar mesin City hatchback sama dengan model sedan. Jantung pacunya menggunakan unit 1.0L turbocharged bertenaga 120 hp dan torsi 173 Nm. Tenga itu disalurkan melalui transmisi otomatis dengan simulator 7-percepatan.

Selain kendaraan listrik, terdapat juga sistem hybrid dan plug-in hybrid sebagi solusi berkendara saat ini. Sudah mulai dijual di pasar otomotif Tanah Air, harga ketiga jenis kendaraan ramah lingkungan tersebut masih terbilang cukup mahal.

Terkait hal itu, Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat soal pajak kendaraan ramah lingkungan.

"Terkait mobil hybrid dengan harga mahal, Peraturan Pemerintah (PP) No.73 2019 sudah mengatur tapi berlakunya di Oktober 2021. Di situ semua sudah lengkap berapa besaran pajak untuk mobil listrik, besaran pajak untuk hybrid dan ICE (internal combustion engine)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier.

Untuk saat ini, Taufiek mengaku harga kendaraan ramah lingkungan masih mahal karena peraturan terkait pajak belum di jalankan.

"Mudah-mudahan tahun 2021 bisa terealisasi dengan baik. Kalau sekarang belum berlaku jadi harganya lebih mahal," ujarnya.

Menambah Charging Station

Tak hanya itu saja, pemerintah juga berupaya untuk memperbanyak charging station. Sehingga masyarakat yang ingin berlaih ke kendaraan listrik tak mempunyai kendala lagi terkait jarak tempuh.

"Soal charging listrik, ini memang seperti ayam dan telur, jadi mana yang duluan. Kalau charging-nya dibuat dulu tapi mobilnya belum ada orang juga ragu. Mobilnya sudah ada charging-nya tidak lengkap orang juga ragu," tutur Taufiek.

"Jadi harus paralel, Kementrian ESDM sekarang juga mendapat penugasan. Dalam Perpres No 55 tahun 2019 itu penugasan ke semua Kemeterian dan lembaga termasuk PLN. ESDM suruh membangaun stasiun pengisian listrik di beberapa titik, kemudian PLN-nya juga memberikan diskon-diskon dan sebagainya," ujarnya.

Khusus Kementrian Perindustrian, Taufiek mengaku pihaknya akan membuat regulasi. Hal ini juga berkaitan dengan insentif yang akan diberikan.

"Dari sisi Perindustrian kami membuat regulasinya, kami sudah konsep TKDN sampai 2030 untuk mobil listrk sudah ada, termasuk insentif untuk PNBM nol persen apabila dia bangun di Indonesia. Kalau investasi masuk satu tahun kita berikan relaksasi dia untuk uji coba market. Tentunya kita berhadap kembali ke daya beli karena mobil listrk ini harganya relatif dibandingkan ICE," katanya.

Masalah parkir kendaraan kerap memicu perdebatan. Pasalnya, tak jarang ditemui pemilik mobil memarkirkan kendaraannya di tepi jalan.

Aturannya, pemilik mobil seharusnya memarkirkan mobilnya di tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Bukan seperti beberapa kali insiden yang menunjukkan mobil yang terparkir di tepi jalan, bahkan memakan badan jalan.

Potret mobil yang terparkir di tepi dan memakan badan jalan pun menghebohkan jagad maya. Foto Toyota Innova hitam dengan pelat nomor berwarna merah itu salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @newdramaojol.id.

Dalam foto itu terlihat mobil tersebut tak hanya memakan bodi jalan pemukiman warga. Mobil itu juga diberi tenda seolah agar mobil itu tetap teduh.

Nyaris setengah badan jalan termakan area parkir bertenda itu. Unggahan foto tersebut lantas mengundang beragam reaksi netizen.

Komentar Netizen

"Jngan salah sangks, ituh fasilitas rakyat makanya taronya diluar," komentar @ikbalmuhamadnur

"Mgkin maksudnya itu d simpan d luar biar rakyat bs pinjem.. cba tanya kali aj dksh...????????" komentar @den_yudha

"Kempesin bannya dosa ga ????" komentar @lovin_nuur.

Segmen crossover di Indonesia makin ramai dengan hadirnya KIA Sonet. SUV mungil ini menebar ancaman dengan harganya yang cukup terjangkau.

Di tipe terendah, KIA Sonet ditawarkan dengan harga Rp193 juta. Sementara itu, KIA Sonet Premiere sebagai varian tertinggi dibanderol Rp289 juta (OTR Jakarta).

Hanya saja, calon konsumen KIA Sonet tampaknya harus bersabar, terlebih di varian termurah. Pasalnya, unit yang ada jumlahnya masih sangat terbatas, sedangkan tipe terendahnya bahkan belum ada di Indonesia.

"Selain KIA Sonet termurah, semua varian di bawah trim teratas, Premiere, unitnya memang belum ada," terang Ario Soerjo, Marketing and Development Division Head PT Kreta Indo Artha (KIA) beberapa waktu lalu.

Ario menyebut bahwa semua varian dari KIA Sonet akan lengkap pada Januari 2021 mendatang. Tapi, pabrikan asal Korea Selatan itu sudah menerima pemesanan untuk seluruh tipe dari SUV tersebut.

Meski telah tersedia, para pembeli KIA Sonet trim tertinggi juga harus bersabar. Pasalnya, pengiriman mobil baru ini akan dilakukan secara serentak mulai awa tahun depan.

Recallkendaraan merupakan hal wajar yang terjadi di industri otomotif. Setelah ramai recall dari Toyota dan Tesla, kini giliran pabrikan mobil asal Amerika Serikat, Ford.

Pada 13 November lalu, Ford telah melakukan dua recall secara terpisah di Amerika Serikat. Di gelombang pertama ada 15.587 unit kendaraan yang ditarik kembali. Sedangkan gelombang kedua sebanyak 10.905 unit.

Melansir Car and Driver, gelombang pertama yang direcall merupakan model Taurus dan Explorer lansiran 2014 hingga 2016. Kemudian model mobil Edge tahun 2014 dan Explorer, serta Lincoln Aviator 2020.

Recall tersebut dilakukan untuk mengganti penghubung driveshaft yang bisa patah. Hal itu bisa menyebabkan mobil kehilangan kendali dan terguling.

Sedangkan gelombang kedua merupakan recall dari model lansiran 2020. Penarikan kembali ini disebabkan driveshaft di sepanjang lapisan pengelasan bisa patah. Hal itu bisa menyebabkan mobil kehilangan kendali.

Selain itu, driveshaft yang rusak juga bisa terlepas dari drivetrain dan menghantam tangki bahan bakar. Risikonya tentu adalah kebakaran.

Sejauh ini, pihak Ford telah mengidentifikasi sebanyak 19 kendaraan yang memiliki driveshaft rusak. Namun belum ada laporan terkait kecelakaan yang diakibatkan komponen itu.

Indonesia berpotensi menggeser posisi Thailand sebagai negara yang memproduksi mobil terbanyak di Asia Tenggara. Meski Thailand memproduksi mobil dua kali lipat dari Indonesia, namun untuk pasar domestik Indonesia lebih unggul.

Secara domestic market 2019, Indonesia menduduki peringkat 15 dunia, sementara Thailand berada di posisi ke-16.

"Nah Thailand ini di domestik marketnya memasuki 1 juta unit, sementara Indonesia sudah 1 juta. Namun setelah beberapa tahun kita kisarannya 1.100.000 - 1.130.000 unit. Ini yang kita harapkan ditingkatkan, tapi sayangnya di 2020 datang pandemi. Jadi dari kaca mata domestik, Indonesia menduduki peringkat satu, karena pasar domestik kita di kisaran 1,32 juta unit, kemudian diikuti Thailand, dan Malaysia," kata Kukuh Kumara, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo).

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam webinar Diskusi Virtual Industri Otomotif yang diinisiasi Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) dan Forum Wartawan Industri (Forwin), Kamis (12/11).

Dari sisi kapasitas produksi, pabrik otomotif di Indonesia tidak kalah dari Thailand. Kapasitas produksi Indonesia saat ini sekitar 2,4 juta unit mobil per tahun. Dari kapasitas tersebut, Indonesia baru menggunakannya 54 persen, atau sekitar 1 juta unit setahun.

"Kalau dioptimalkan bisa dibayangkan bisa memberikan tambahan lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Kami Gaikindo bekerjasama dengan pemerintah berupaya apa saja untuk mengoptimalkannya," ujarnya.

Untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, pembelian kendaraan bermotor selalu memerlukan dukungan dari sektor keuangan. Pasalnya 80 persen pembelian kendaraan bermotor menggunakan jasa keuangan. Ini juga berimbas pada penciptaan lapangan kerja baru.

"Belum lagi ada sektor asuransi. Itulah eksosistem yang muncul, belum lagi perusahaan kecil UMKM dan sebagainya. Bisa adibayangkan jika industri ini tumbuh, maka ada ada lapangan perkerjaan baru. Tapi saat ini masih 54 persen utilisasinya. Kalau dioptimalkan paling tidak ada tambahan 1 juta pekerja di sektor ini," jelasnya.

Saat ini rasio kepemilikan mobil Indonesia masih dibawah Thailand dan Malaysia jika dilihat dari jumlah penduduk. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia di angka 87 dari 1000 penduduk. Namun saat ini naik ke 99 per 1000 penduduk.

Indonesia dengan 270 juta penduduk tertinggal dari Malaysia yang sekitar 29 juta penduduk, rasio kepemilikikan mobil lebih 400 unit per 1.000 penduduk. Lalu Thailand dengan 70 juta penduduk, rasio kepemilikannya 200 unit mobil per 1.000 penduduk..

"Kalau dilihat dari rasio kepemilikan kita, itu per 1.000 orang kita masih di angka 87 dengan produksi 1,1 juta. Artinya kalau dari rasio kepemilikan, maka masyarakat yang punya pendapatan cukup bagus, ditingkatkan dua kali lipatnya saja, sekitar 170, maka kapasitas kita bisa full production," paparnya.

Menurut dia, sepertiga pasar kendaraan bermotor roda empat atau lebih di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Karena itu industri otomotif Indonesia harus melihat potensi pasar di selatan, seperti Australia dan Selandia baru, termasuk dengan mempelajari kendaraan yang cocok untuk negara ersebut

"Ada beberapa negara sekarang ini yang mulai melirik ke selatan istilahnya. Jadi kalau mau mencari pertumbuhan bergeraklah ke arah selatan kalau melihat dari utara. Intinya semua pertumbuhan ada di Asia, mulai dari Cina, India dan kemudian Indonesia. Di ASEAN, Indonesia salah satu yang berpotensi," katanya.

Dia berharap ada peningkatan utilisasi, baik domestik maupun ekspor, sehingga mendorong kenaikan produksi. "Mungkin produksinya juga akan jauh lebih meningkat, potensinya ada di sana. Iini yang perlu kita upayakan terus," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2021 menjadi Rp 4,4 juta. Sekalipun hal ini menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berlaku bagi kegiatan usaha yang terdampak COVID-19.

Di sisi lain, jangankan kenaikan UMP, pemerintah pusat sendiri mewanti-wanti agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk pada industri otomotif.

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan bahwa permintaan itu disampikan kepada anggota-anggota gabungan industri tersebut.

"Dari pengalaman yang sudah kita lewati, ada permintaan dari pemerintah ke anggota-anggota Gaikindo jangan sampai ada PHK paling tidak di OEM, jangan sampai ada pabrik tutup, dalam kondisi sulit jangan sampai THR tidak dibayarkan. Alhamdulillah itu bisa dipenuhi walau dalam kondisi sulit," katanya dalam Diskusi Virtual Industri Otomotif di Masa Pandemi yang diinisiasi Forum Wartawan Otomotif (Forwot) dan Forum Wartawan Industri (Forwin), Kamis (12/11).

Optimisme sendiri sedianya sudah bisa tercium. Sebab, Juni menunjukkan indikasi peningkatan demikian halnya pada Oktober, baik penjualan ritel maupun wholesales. Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa produksi meningkat, walaupun tidak seperti keadaan normal di tahun 2018.

Maka dalam hal ini, kenaikan UMP dalam kondisi demikian harus dipandang secara realistis. Sebab, kenaikan menyisakan dilema persaingan biaya produksi dengan negara-negara tetangga.

"Kita harus realistis di sana. Kita juga harus kompetitif, jangan sampai jadi mahal. Ini kita sedang bersaing dengan negara-negara tetangga. Jangan sampai ada faktor tersebut sehingga orang berpaling. Padahal kita punya potensi besar," ujarnya.

Sebab, ia menekankan, UMP punya peran penting dalam pertimbangan tersebut. Salah satu anggota Gaikindo, menurutnya, pernah melakukan pengujian mengapa sebuah produk tidak bisa diproduksi di Indonesia?

"Kita tidak lagi bisa lakukan karena sejumlah faktor, salah satunya UMP. Sebab kemudian dikaitkan dengan produktivitas. Ada negara dengan UMP rendah tetapi dengan produktivitas tinggi. Nah, ini yang kita harus jaga. Betulkah itu perlu, atau kita masih kompetitif, atau kita sudah lewat ambang batas," ujarnya.

Naik atau tidak, UMP sendiri bagi Gaikindo bukanlah pemegang keputusan. Sebab sekalipun diputuskan, kondisinya belum tentu mendukung.

"Kami tidak terlibat karena itu adalah murni kebijakan dari perusahaan. Sebab yang mengeluarkan gaji adalah perusahaan. Kita ngomong iya tetapi perusahaan enggak ada uang untuk bayar ya enggak ada gunanya juga. Kondisinya, masing-masing perusahaan punya perundingan tersendiri kan." tambahnya lagi.